AMBON, Cakra101.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Maluku untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Maluku merupakan modal strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Gubernur Maluku dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku serta Bupati/Wali Kota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (4/6/2026).
“Wilayah ini saya lihat dari sisi maritimnya sangat menjanjikan prospeknya, baik yang ada di atas laut maupun di bawahnya seperti ikan, mutiara dan lain-lain, sehingga pengelolaannya harus lebih baik supaya bisa ada pendapatan lebih baik lagi,” ujar Ribka.
Menurut Ribka, sektor kemaritiman memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal bahkan tercatat memberikan sumbangan lebih dari 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Karena itu, Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dinilai mempunyai peluang besar untuk mengembangkan sektor tersebut secara berkelanjutan.
Ia juga menyoroti sejumlah capaian ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Kabupaten Maluku Barat Daya misalnya, mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 12,41 persen, sementara Kota Ambon tumbuh 5,71 persen, melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut menjadi indikasi bahwa potensi ekonomi Maluku dapat terus dikembangkan melalui penguatan berbagai sektor unggulan, terutama sektor kemaritiman.
Selain itu, Ribka menekankan pentingnya menggerakkan sektor swasta dan dunia usaha agar aktivitas ekonomi daerah semakin dinamis. Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada birokrasi, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Kami harapkan mesin-mesin birokrasi maupun swasta ini juga perlu kita hidupkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ribka mengapresiasi sinergi antara Pemda dan Forkopimda yang selama ini telah terjalin dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat guna mendukung kelancaran berbagai program pembangunan di Provinsi Maluku.
“Mohon dukungannya dari Forkopimda terus juga melakukan membantu Pak Gubernur dan teman-teman jajaran supaya kondisi kita di Maluku bisa terjaga dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito, serta Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath. Hadir pula jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa, serta para bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Maluku yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual.
(MC101 – Puspen Kemendagri)
