JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi membuka kembali gerai Tiffany & Co. yang sebelumnya disegel oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan berupa impor barang. Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menkeu menjelaskan bahwa sebelumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan audit kepabeanan dan menerbitkan Surat Penetapan Pabean senilai Rp97,49 miliar, termasuk sanksi administratif berupa denda sebesar Rp78,50 miliar.
Saat ini, pihak Tiffany & Co. telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan, termasuk pembayaran sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menkeu saat melakukan kunjungan resmi ke gerai Tiffany & Co. tersebut.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah senantiasa mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Selain itu, Menkeu juga mengimbau seluruh pelaku usaha agar senantiasa memenuhi kewajiban dan mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kepatuhan terhadap regulasi dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang transparan, kompetitif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap dunia usaha nasional.
Pemerintah, lanjut Menkeu, akan terus memperkuat pengawasan secara konsisten sembari mendorong kesadaran seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pembukaan kembali gerai Tiffany & Co. menjadi bukti bahwa pemerintah mengedepankan keseimbangan antara penegakan aturan dan keberlangsungan usaha, dengan tetap menempatkan kepatuhan hukum sebagai fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
