JENEWA, Cakra101.com – Bertepatan dengan peringatan sidang pertama Dewan HAM PBB pada 19 Juni, Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM mengambil inisiatif memperingati 20 tahun pembentukan Dewan HAM PBB melalui refleksi kritis mengenai capaian, tantangan, dan arah penguatan lembaga tersebut di masa depan. Kegiatan berlangsung di Jenewa, 23 Juni 2026.
Dua puluh tahun lalu, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat membentuk Dewan HAM dengan amanah utama mempromosikan penghormatan hak asasi manusia secara universal. Pada momentum peringatan ini, Indonesia mengajak seluruh anggota untuk tidak hanya merayakan perjalanan Dewan HAM, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
Dalam diskusi tersebut, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro menegaskan bahwa masa depan dan efektivitas Dewan HAM bergantung pada kepercayaan yang dibangun melalui konsultasi, dialog, dan kemitraan nyata.
Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro menegaskan bahwa masa depan dan efektivitas Dewan HAM bertumpu pada kepercayaan yang dibangun melalui konsultasi, dialog, dan kemitraan yang nyata.
Pandangan tersebut sejalan dengan yang disampaikan Luis Alfonso de Alba, Presiden pertama Dewan HAM, yang mengenang tantangan membangun konsensus pada awal pembentukan Dewan HAM di tengah perbedaan pandangan antarnegara serta konflik di Gaza dan Lebanon yang turut mewarnai dinamika saat itu.
Dua dekade kemudian, tantangan geopolitik tersebut dinilai masih relevan bahkan semakin kompleks. Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa hak asasi manusia kini menghadapi ancaman yang semakin sistematis. Senada dengan itu, Pelapor Khusus Rasheeda Nasheed menyoroti tekanan yang dihadapi sistem pelapor khusus PBB serta masyarakat sipil dalam menyampaikan berbagai keprihatinan.
Komisaris Tinggi HAM Volker Türk mengangkat sejumlah keberhasilan Dewan HAM, di antaranya mekanisme Universal Periodic Review (UPR), pengembangan standar HAM internasional, serta peran Dewan HAM sebagai forum PBB yang paling inklusif.
Volker Türk menegaskan bahwa pembaruan perlu dilakukan agar Dewan HAM semakin responsif dalam menghadapi isu-isu baru, termasuk perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan agenda pembangunan pasca-2030.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya memastikan hasil dan rekomendasi Dewan HAM tidak hanya berhenti di Jenewa, tetapi dapat menjangkau masyarakat di tingkat lokal melalui peran Pelapor Khusus PBB, lembaga HAM nasional, serta organisasi kawasan.
Sementara itu, Malak, perwakilan pemuda dari Yordania, menegaskan bahwa partisipasi generasi muda tidak boleh berhenti pada simbolisme, melainkan harus benar-benar didengar dalam proses pengambilan keputusan.
Bagi Indonesia, peringatan ini memiliki arti penting. Sejak Dewan HAM dibentuk pada 2006, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota, dua kali menjabat Wakil Presiden pada 2009 dan 2024, serta untuk pertama kalinya dipercaya menduduki kursi Kepresidenan Dewan HAM PBB. Rekam jejak tersebut mencerminkan komitmen konsisten Indonesia dalam pemajuan hak asasi manusia di tingkat global.
(MC101 – Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa/Ditjen IDP Kemlu)
Ringkasan Berita:
- Indonesia memimpin peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB di Jenewa pada 23 Juni 2026.
- Indonesia mengajak negara-negara anggota melakukan refleksi kritis terhadap capaian dan tantangan Dewan HAM.
- Sejumlah tokoh menekankan pentingnya kepercayaan, dialog, reformasi, dan implementasi HAM dalam menghadapi tantangan global.
- Dewan HAM dinilai perlu semakin responsif terhadap isu perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan pembangunan pasca-2030.
- Indonesia mencatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, dua kali sebagai Wakil Presiden, dan kini untuk pertama kalinya menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
