JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto memperkuat berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45 persen. Kinerja investasi dan sektor produktif terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut berada di atas rata-rata global dan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN serta tertinggi di antara negara-negara G20.
“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen dan kita di sini tertinggi di G20 Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Menko Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan perkembangan positif, mulai dari sektor manufaktur, surplus perdagangan, hingga tingkat pengangguran dan rasio gini.
“Dari segi manufaktur optimis, PMI (Purchasing Managers’ Index atau indeks manajer pembelian) naik lagi di 52,4, yaitu di atas 50. Kemudian surplus dagang kita juga positif 7,25, dari segi konsumen positif 118,1, pengangguran sejak 94 ini pengangguran terendah Pak Presiden, 4,65 persen, dan rasio gini juga terus membaik 0,368,” imbuh Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebut pemerintah terus menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ia melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar 1,24 persen dan masih sesuai dengan arah yang direncanakan.
Dari sisi moneter, Airlangga mengapresiasi keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara dengan tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen.
“Yield daripada surat berharga untuk 10 tahun di 7,21 persen, cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan import, yaitu 146,3 bilion, kredit bank tumbuh double digit, 13,65 persen, dana dari masyarakat 10,94, modal perbankan juga solid Pak Presiden, 24,10, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil,” ucap Menko Airlangga.
Dalam SKP tersebut, pemerintah turut membahas pelaksanaan stimulus ekonomi kuartal IV 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Paket kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi rumah tangga, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Airlangga menjelaskan, sejumlah program bantuan akan dilaksanakan pada kuartal keempat, meliputi program satu orang satu rekening, bantuan pangan berupa beras, dan bantuan subsidi upah bagi pekerja.
“Program 1 orang 1 rekening ini dijalankan di kuartal keempat, anggarannya 1,28 triliun, kemudian bantuan pangan beras, 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta KPM, ini anggarannya 17,54 (triliun), kemudian bantuan subsidi upah 300 ribu untuk 3 bulan, sekaligus nanti di November-Desember, nah ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja, anggarannya 11,97 (triliun),” ungkap Menko Airlangga.
Selain bantuan tersebut, pemerintah menyiapkan stimulus transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Berdasarkan laporan Airlangga, stimulus yang telah disepakati sejak pertengahan tahun itu diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 6,6 juta masyarakat, dengan anggaran sekitar Rp883,4 miliar.
Kebijakan tersebut mencakup potongan harga tiket transportasi, keringanan jasa kepelabuhanan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara domestik.
“Kemudian Stimulus Nataru, ini sudah disepakati diskon 30 persen daripada tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri. Jadi ini program yang sebetulnya program yang ini sudah disetujui di bulan pertengahan tahun ini, efeknya kepada 6,6 juta dan biayanya sekitar 883,4 miliar,” ucap Menko Airlangga.
Program Lanjutan 2027 Disiapkan
Selain stimulus pada akhir tahun, Presiden Prabowo mendorong persiapan berbagai program lanjutan yang diharapkan mulai berjalan pada Januari 2027. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendukung daya beli pekerja, memperluas akses perumahan, serta menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program magang nasional dan vokasi nasional dengan jumlah peserta yang telah ditetapkan. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan pajak penghasilan bagi pekerja serta mengevaluasi peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
“Untuk program tahun depan yang diharapkan ini bisa dimulai di bulan Januari, yaitu magang nasional dilanjutkan 150.000 peserta, kemudian juga vokasi nasional ini juga dilanjutkan untuk 300.000 peserta, kemudian PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal 10 juta, itu juga untuk seluruh sektor, kemudian evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang 54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum,” ungkap Menko Airlangga.
Pada sektor perumahan, pemerintah merencanakan kelanjutan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Airlangga juga menyebut adanya persiapan relaksasi iuran untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, penambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Sementara itu, di sektor industri perhiasan, pemerintah membahas penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen, sesuai dengan standar industri yang disampaikan dalam laporan.
“Kemudian PPN ditanggung pemerintah juga dilanjutkan untuk rumah di atas 2 miliar dan maksimum 5 miliar, relaksasi iuran dari jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian, kemudian tambahan manfaat jaminan kerja dan KPR bersubsidi dan MBT, plus untuk sektor perhiasan, perubahan daripada standar yang sementara ini bebas emas 99,99 persen, ini sebetulnya standar industri nya seharusnya 99,9 persen,” pungkas Menko Airlangga.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Diterbitkan pada: 21 Oktober 2026
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita
- Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global sebesar 3 persen, dengan capaian yang disampaikan pemerintah sebagai salah satu yang tertinggi di ASEAN dan tertinggi di G20.
- Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi kuartal IV 2026 berupa program satu orang satu rekening, bantuan beras untuk 33,24 juta KPM, dan subsidi upah bagi 13,3 juta pekerja.
- Stimulus transportasi Nataru 2026–2027 diperkirakan menjangkau 6,6 juta masyarakat dengan anggaran sekitar Rp883,4 miliar.
- Program lanjutan pada Januari 2027 mencakup magang nasional untuk 150.000 peserta, vokasi nasional untuk 300.000 peserta, serta kebijakan pajak bagi pekerja dan evaluasi batas PTKP.
- Pemerintah juga menyiapkan kelanjutan insentif PPN perumahan, relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, dukungan KPR bersubsidi, serta penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen.
