JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah memegang konsesi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development atau PoD) segera mengeksekusi proyeknya. Jika tidak mampu menjalankannya, konsesi tersebut diminta dikembalikan kepada negara.
Arahan itu disampaikan Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Forum tersebut mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor di sektor hulu migas.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, arahan tersebut juga berlaku bagi Pertamina. Status sebagai perusahaan milik negara, tegasnya, bukan alasan untuk bekerja lambat. Jika tidak mampu menjalankan proyek secara optimal, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Desakan percepatan proyek ini didorong oleh kesenjangan antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Bahlil menyebut konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru berada di kisaran 600–650 ribu barel per hari.
Program biodiesel B50 menutup kebutuhan sekitar 250–300 ribu barel per hari. Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700–750 ribu barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil.
Bahlil menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mempercepat peningkatan produksi. Harga minyak dunia sedang naik dan permintaan global menguat. Sementara itu, situasi geopolitik yang tidak menentu mendorong setiap negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing.
Kondisi tersebut membuat persaingan mendapatkan pasokan minyak berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara. Karena itu, peningkatan produksi dalam negeri menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan karena sebagian besar sumur minyak Indonesia sudah berusia tua. Selain itu, lifting nasional terus mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bahlil meminta KKKS melakukan inovasi melalui rekayasa teknologi guna mengoptimalkan produksi. Ia mencontohkan upaya yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur.
Bahlil menegaskan bahwa arahannya merupakan anjuran agar pelaku usaha bergerak lebih cepat, bukan sebuah ancaman. Ia optimistis target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2029–2030 apabila seluruh pemegang konsesi serius dan cepat dalam menjalankan proyeknya.
Percepatan eksekusi blok migas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi nasional, menekan impor minyak, dan mewujudkan swasembada energi.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Biro KLIK ESDM)
Diterbitkan pada: 29 Oktober 2026
(MC101 – Biro KLIK ESDM)
Ringkasan Berita
- Bahlil Lahadalia meminta KKKS segera mengeksekusi blok migas yang telah memiliki konsesi dan persetujuan PoD.
- Pemegang konsesi yang tidak mampu menjalankan proyek diminta mengembalikannya kepada negara agar dapat ditawarkan kepada pihak lain.
- Konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi berkisar 600–650 ribu barel per hari.
- Indonesia masih mengimpor sekitar 700–750 ribu barel minyak per hari meskipun program biodiesel B50 menutup sebagian kebutuhan.
- Bahlil mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi dan optimistis target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2029–2030.
