CAKRA101, Cilangkap- Sebanyak 14 Satuan Kerja (Satker) TNI AU yang diajukan sebagai kandidat pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), mulai menjalani pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal TNI AU (Itjenau).
Tim penilai internal Itjenau yang dipimpin Sesitjenau Marsma TNI Nur Cahyo Aloysius, secara maraton melakukan penilaian kepada Satker-Satker yang menjadi Kandidat pembangunan ZI TNI AU.
Satker yang dinilai masing-masing terdiri dari tiga untuk predikat WBBM yaitu, Dispenau, RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta, dan Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta.
Sementara Satker yang di ajukan kandidat predikat WBK berjumlah sebelas, yaitu Seskoau, RSAU dr.Salamun Bandung, Dislitbangau, Depohar 70, Wingdiktek, Pusbekmatau, Lanud Adisutjioto Yogyakarta, RSPAU dr. Hardjolukito Yogyakarta, Lanud Iswahjudi Madiun, Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dan Lanud Sultan Hasanudin Makassar.
Saat menerima tim penilaian Itjenau di Rupat Dispenau, beberapa waktu lalu, Kadispenau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, S.Sos menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan menjadikan Dispenau sebagai salah satu Satker kandidat WBBM.
Kadispenau berharap, penilaian internal oleh Itjenau, dapat menjadi gambaran awal kondisi riil sebelum dilakukan penilaian eksternal oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Kami berharap dari penilaian internal ini, dapat diketahui kondisi riil Dispenau, dan dapat kembali berprestasi lolos meraih predikat WBBM,” ujar Kadispenau.
Sementara Ketua tim penilaian internal TNI AU, Marsma TNI Nur Cahyo Aloysius meminta agar penilaian tidak menjadi beban Dispenau. Penilaian harus dimaknai sebagai booster untuk bekerja secara optimal.
“Zona Integritas bertujuan untuk merubah budaya kerja Satker Dispenau yang melayani dan akuntabel,” ujar Sesitjenau.
Tim penilai internal Itjenau melakukan pendalaman dan penilaian di Satker-Satjer kandidat WBBM dan WBK pada enam area, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
MC101-Dispenau
