JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi menyiapkan program kolaboratif dan komprehensif untuk penanganan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh di Provinsi Lampung.
Program ini mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan dan inisiatif lintas sektor, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, rumah subsidi, hingga pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Kami menyiapkan program yang komprehensif. Pertama, BSPS. Kedua, Ibu Dirjen Perumahan Perkotaan menyiapkan KUR Perumahan. Dalam dua minggu ini akan dilakukan profiling, dan kami akan ke Lampung bersama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia untuk menjalin kerja sama. Kami akan memadukan CSR dan BSPS dalam penataan kawasan kumuh,” ujar Menteri Ara, Jumat (20/2/2026).
Menteri PKP menegaskan pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. “Saya sarankan agar daerah paling miskin di Kota Lampung menjadi prioritas. Sebagian pembiayaan bisa dari CSR dan BSPS, sekaligus PNM Mekar untuk membina ekonominya. Syukur-syukur ada dukungan dari APBD. Percuma kalau rumahnya direnovasi, tapi ekonominya tidak mandiri,” lanjutnya.
Menteri Ara juga menekankan bahwa program ini akan dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Menteri Ara juga menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Lampung sebelum Lebaran guna meluncurkan program kolaboratif ini secara resmi.
“Kita harus menyiapkan program ini sebagai kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ada CSR, BSPS, rumah subsidi, KUR Perumahan, dan pembiayaan PNM. Ibu Dirjen juga akan melibatkan banker perempuan untuk membina masyarakat,” tegas Menteri Ara.
Direktur Jenderal Perumahan Sri menambahkan bahwa konsep kolaboratif ini telah terbukti berhasil di wilayah lain. Ia mencontohkan program penataan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta, yang berhasil diubah menjadi Gang Semarak Betawi berkat dukungan CSR dan sinergi antarinstansi.
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan komitmen untuk memperkuat ekosistem perumahan melalui dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami dilibatkan dalam ekosistem perumahan ini karena Pak Menteri menyasar MBR. Perlu ada penopang tambahan agar rumah juga bisa menjadi tempat usaha, membangun kemandirian ekonomi. Di Provinsi Lampung sendiri, sudah ada 650.000 ibu-ibu nasabah PNM Mekar,” jelas Arief.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang menyiapkan program komprehensif untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh.
“Program yang ditawarkan sangat komprehensif untuk penataan kawasan kumuh. Ide Pak Menteri soal rumah susun subsidi juga sangat relevan untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di Kota Bandar Lampung yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi,” ungkapnya.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Kementerian PKP berharap penataan kawasan kumuh di Lampung tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi warga serta menciptakan wirausaha lokal baru.
MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP
