JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dan Wamenkeu Juda Agung menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta pada Jumat (20/02). Rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk saling memperkuat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal secara pruden dan berkesinambungan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan berada di kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui kombinasi pembiayaan utang dan non-utang. Pembiayaan utang ditempuh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik dan global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Penerbitan SBN dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui pengelolaan portofolio utang dan manajemen risiko yang kuat, sehingga struktur utang pemerintah tetap sehat, aman, dan berkesinambungan.
Di sisi moneter, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan tahun 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen serta mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Strategi kebijakan moneter ditempuh melalui operasi moneter pro-market guna menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
Selain itu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat. Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah dan stabilitas harga, serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
MC101 – Biro KLI
