JAKARTA, Cakra101.com — Dunia kembali menghadapi ancaman krisis pangan global. Laporan World Food Programme (WFP) menyebutkan hampir 45 juta orang berpotensi mengalami kelaparan akut pada 2026, seiring eskalasi konflik dan tingginya harga energi yang berdampak pada rantai pasok global.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa setiap negara harus memperkuat ketahanan pangan dan tidak bergantung pada impor. Hal ini disampaikan pada Minggu (22/03/2026).
Menurutnya, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran, serta biaya logistik yang meningkat dapat memicu inflasi pangan global, sebagaimana pernah terjadi pada krisis sebelumnya. Negara yang bergantung pada impor menjadi pihak paling rentan terhadap lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.
Di tengah situasi global tersebut, Indonesia dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan.
Strategi yang dilakukan mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Produksi ditingkatkan melalui benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks tanam, sementara perluasan dilakukan melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
Mentan Amran menegaskan bahwa kunci utama swasembada pangan berkelanjutan terletak pada deregulasi dan modernisasi sektor pertanian. Pemerintah telah melakukan reformasi besar dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden serta memangkas ratusan regulasi yang dinilai menghambat.
Salah satu dampak nyata terlihat pada sektor pupuk. Distribusi yang sebelumnya berbelit kini disederhanakan, sehingga biaya pupuk turun hingga 20 persen dan pasokan meningkat signifikan.
Selain itu, modernisasi pertanian mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen serta menekan biaya produksi hingga 50 persen. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah.
Dari sisi produksi, beras nasional mencatat surplus sekitar 34,7 juta ton atau meningkat 13 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan cadangan pemerintah lebih dari 4 juta ton. Kondisi ini memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Untuk jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan optimalisasi lahan rawa sebagai lumbung pangan baru, khususnya di wilayah Kalimantan, guna menjaga keberlanjutan produksi.
Dengan kombinasi deregulasi, modernisasi, dan ekspansi lahan, Indonesia memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional, sekaligus memanfaatkan momentum krisis global untuk menuju kemandirian dan menjadi lumbung pangan dunia.
(MC101 – Humas Kementan)
