JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 merupakan amanat Presiden sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
APBN 2025 tetap berperan sebagai shock absorber di tengah tantangan global, dengan defisit terjaga pada 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.765,2 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.434,7 triliun yang diarahkan untuk mendukung program prioritas serta menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha.
Entry meeting menjadi tahap awal komunikasi antara pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum pelaksanaan pemeriksaan secara rinci. Tahapan ini krusial untuk memastikan kelancaran proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi pemerintah atas penyampaian LKPP Tahun 2025 secara tepat waktu. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pemeriksaan LKPP sendiri bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan menitikberatkan pada empat aspek utama, yakni kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia juga menambahkan bahwa BPK menerapkan pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat pemanfaatan big data analytics guna meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Di sisi lain, kompleksitas organisasi pemerintahan, termasuk pengelolaan 98 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola dan pelaporan keuangan negara.
Penyerahan LKPP 2025 menjadi pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah bersama BPK menegaskan komitmen untuk terus menjaga sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu
