JAKARTA, Cakra101.com — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara resmi memfasilitasi proses evakuasi bertahap terhadap 32 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran akibat eskalasi konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah. Para WNI yang masuk dalam evakuasi Gelombang I ini terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari pekerja, pelajar, jurnalis, hingga wisatawan. Langkah cepat ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warganya di wilayah terdampak krisis.
Proses kepulangan dibagi menjadi dua kloter melalui jalur udara. Kloter pertama yang membawa 22 WNI telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada Selasa malam (10/03/2026) setelah melakukan perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu, kloter kedua yang terdiri dari 10 WNI diperkirakan menyusul tiba di lokasi yang sama pada Rabu (11/03/2026). Setibanya di tanah air, para WNI disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim evakuasi di lapangan.
Dalam penyambutannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa keselamatan WNI di Iran dan sekitarnya tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Sejak konflik mulai meluas, Kemlu bersama perwakilan RI di seluruh Timur Tengah, khususnya KBRI Tehran dan KBRI Baku, terus menjalin koordinasi erat untuk melakukan pendataan serta pemetaan langkah-langkah kontingensi. Pemerintah daerah juga turut dilibatkan untuk membantu memfasilitasi kepulangan para WNI ini hingga sampai ke kampung halaman masing-masing dengan aman.
Berdasarkan data terkini, masih terdapat sekitar 329 WNI yang tercatat menetap di Iran, di mana mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa yang berpusat di Kota Qom. Kemlu melalui KBRI Tehran memastikan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan untuk memantau kondisi mereka yang masih bertahan. Penilaian situasi (assessment) dilakukan secara rutin guna menentukan bantuan serta langkah perlindungan selanjutnya bagi para WNI, ekspatriat, maupun Pekerja Migran Indonesia yang berada di wilayah konflik tersebut.
(MC101 – Biro DSP)
