MAJALENGKA, Cakra101.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungannya ke Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu (14/03/2026), ia menginstruksikan percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar tidak ada lagi warga yang tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Penambahan kuota yang sangat signifikan tahun ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan mendasar berupa hunian yang sehat, aman, dan bermartabat bagi seluruh rakyat di pelosok nusantara.
Pemerintah menargetkan lompatan besar dalam cakupan program ini, di mana jika tahun lalu hanya menjangkau 45.000 unit, maka pada tahun 2026 jumlahnya ditingkatkan drastis menjadi sekitar 400.000 rumah di seluruh Indonesia. Lonjakan target ini memerlukan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Menteri PKP percepat program BSPS dengan harapan mampu mengikis kesenjangan hunian secara cepat dan merata. Penekanan pada aspek kelayakan bangunan bukan sekadar persoalan fisik, melainkan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Menteri yang akrab disapa Ara ini memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk praktik korupsi maupun pungutan liar di lapangan. Sistem Pemilihan Toko Terbuka harus dijalankan secara transparan agar penerima bantuan mendapatkan material bangunan dengan kualitas terbaik sesuai anggaran yang dialokasikan. Menteri PKP tegaskan antikorupsi pungli dan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi melalui praktik kongkalikong dengan penyedia bahan bangunan. Pengawasan partisipatif dari warga dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Menutup arahannya, Menteri PKP meminta Pemerintah Daerah Majalengka untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar data penerima manfaat benar-benar akurat serta proses pembangunan berjalan tepat waktu. Negara hadir bantu rakyat hunian layak melalui skema swadaya yang juga bertujuan membangkitkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dengan transparansi dan kerja keras seluruh pihak, pemerintah optimis target perbaikan ratusan ribu rumah tahun ini dapat tercapai demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
