JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 97,48 persen hingga akhir Tahun Anggaran 2026. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen kementerian dalam mempercepat penyediaan hunian layak, mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana, serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Penyampaian perkembangan realisasi anggaran dan capaian pelaksanaan program dilakukan di Wisma Mandiri Lantai 21, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Kegiatan dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel bersama para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam paparannya, Didyk Choiroel menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun setelah pemerintah memberikan tambahan anggaran (ABT) sebesar Rp2,219 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Hingga 31 Juli 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai Rp3,271 triliun atau 31,73 persen terhadap pagu non-ABT. Kementerian terus mengoptimalkan percepatan pelaksanaan program agar target penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal dengan tetap menjaga kualitas pembangunan.
“Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel.
Pada Program Dukungan Manajemen, realisasi anggaran telah mencapai Rp569,37 miliar atau 62,01 persen, bahkan melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen. Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan telah menyerap Rp2,702 triliun atau 28,77 persen dari target yang direncanakan.
Dalam evaluasi kinerja balai, Menteri PKP memberikan apresiasi kepada BP3KP Maluku, BP3KP Sulawesi III, BP3KP Sulawesi I, BP3KP Jawa II, dan BP3KP Sumatera V sebagai lima balai dengan progres penyerapan anggaran tertinggi.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi program terbesar Kementerian PKP pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran Rp8,57 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian. Program tersebut ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap Program BSPS terus meningkat. Hingga saat ini, jumlah usulan yang diterima mencapai 1.898.275 unit, jauh melampaui kuota awal sebanyak 400.000 unit.
Melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sebanyak 142.322 unit dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari jumlah tersebut, 113.047 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan seluruh proses pendanaan, pencairan, serta rantai pasok material telah berjalan secara sinkron.
Saat ini, progres fisik BSPS menunjukkan 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit telah memasuki progres lebih dari 30 persen, dan 4.225 unit telah selesai 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan penggunaan bantuan secara bertahap.
Selain BSPS, Kementerian PKP mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) pascabencana di Pulau Sumatera. Tambahan anggaran Rp2,219 triliun dialokasikan untuk membangun 7.952 unit Huntap pada tahun 2026 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Secara keseluruhan, pembangunan Huntap ditargetkan mencapai 25.606 unit hingga tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.
Di sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun dengan realisasi SP2D sebesar Rp177,79 miliar atau 47,69 persen, sementara progres fisiknya telah mencapai 47,62 persen.
Sejumlah proyek strategis telah rampung 100 persen, di antaranya Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara.
Di bidang pembiayaan, realisasi KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sisi demand yang mencapai hampir 80 persen dari target.
Sementara itu, penyaluran KPR Subsidi terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah telah menyalurkan KPR Subsidi kepada 121.363 unit rumah, didukung pipeline permintaan sebanyak 162.010 unit dan ketersediaan pasokan rumah sebanyak 21.077 unit, sehingga total akumulasi operasional mencapai 183.087 unit.
Pada bidang sanitasi, Kementerian PKP mulai merealisasikan pembangunan sanitasi dengan anggaran efektif Rp32,70 miliar untuk 3.000 unit pekerjaan. Per 31 Juli 2026, realisasi anggaran mencapai Rp349,42 juta, sementara sejumlah paket pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan fisik dan pengadaan.
Secara keseluruhan, target fisik program Kementerian PKP tahun 2026 meningkat menjadi 414.212 unit dengan proyeksi capaian fisik sebesar 92,67 persen. Hingga akhir tahun, Kementerian PKP menargetkan penyerapan anggaran mencapai 97,48 persen sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak, pemulihan kawasan terdampak bencana, serta keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
(MC101 – Kementerian PKP)
Ringkasan Berita:
- Kementerian PKP menargetkan serapan APBN mencapai 97,48 persen hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
- Pagu anggaran meningkat menjadi Rp12,53 triliun setelah tambahan anggaran Rp2,219 triliun untuk pembangunan Huntap di Pulau Sumatera.
- Program BSPS menjadi program terbesar dengan anggaran Rp8,57 triliun dan target 400.000 unit rumah, sementara usulan masyarakat mencapai 1.898.275 unit.
- Pembangunan Huntap ditargetkan mencapai 25.606 unit hingga 2027, sedangkan penyaluran KPR Subsidi telah mencapai 121.363 unit rumah hingga akhir Juli 2026.
- Kementerian PKP terus mempercepat Program 3 Juta Rumah melalui penguatan tata kelola, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas layanan pembiayaan perumahan.
