JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gedung BPPT I, Jakarta, Kamis (23/07/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi penguatan sektor perumahan nasional, meliputi pemanfaatan teknologi digital, penguatan basis data, penyempurnaan regulasi, pembiayaan, hingga penyediaan lahan. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan tata kelola perumahan yang lebih transparan, cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan ekosistem pembangunan nasional.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penerapan teknologi digital menjadi salah satu fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program perumahan pemerintah.
“Kami bertemu Ketua DEN Pak Luhut dan berdiskusi terkait penerapan teknologi, data, undang-undang perumahan, gentengisasi, kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Pengambilan kebijakan ke depan juga akan diperkuat dengan basis data yang lebih akurat, termasuk data kebutuhan rumah (backlog) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan by name by address. Langkah tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Selain itu, kedua pihak turut membahas penyempurnaan Undang-Undang Perumahan guna mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat. Sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga dinilai menjadi kunci agar seluruh ekosistem perumahan, mulai dari data, pembiayaan, penyediaan lahan hingga pelaksanaan pembangunan, dapat berjalan secara terpadu.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga memaparkan sejumlah agenda strategis yang tengah dipersiapkan pemerintah. Salah satunya adalah akad massal 62.000 unit rumah subsidi yang akan digelar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 30 Juli 2026 dan direncanakan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi secara nasional pada Desember 2026 yang direncanakan dipusatkan di Jawa Timur.
Perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Tingginya serapan KUR di sektor perumahan menjadi dasar peningkatan plafon pembiayaan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Peningkatan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah, memperkuat industri konstruksi, membuka lapangan kerja, serta memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembahasan lainnya mencakup rencana pembangunan 141.000 unit rumah susun di kawasan Meikarta melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Proyek tersebut akan dilaksanakan di tiga lokasi sebagai bagian dari upaya memperluas penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan penyelesaian berbagai persoalan sektor perumahan melalui pendekatan BENAR PKP, sebagai upaya membangun tata kelola yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai tantangan di sektor perumahan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, serta jajaran pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP.
Kementerian PKP optimistis kolaborasi yang semakin erat dengan Dewan Ekonomi Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Penguatan teknologi, integrasi data, pembiayaan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas kementerian dan sektor swasta diharapkan mampu menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
Ringkasan Berita:
- Kementerian PKP dan Dewan Ekonomi Nasional memperkuat kolaborasi untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah.
- Penerapan teknologi digital, penguatan data backlog dan RTLH, serta penyempurnaan regulasi menjadi fokus utama pembahasan.
- Pemerintah menyiapkan akad massal 62.000 rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 30 Juli 2026 dan sekitar 71.000 unit secara nasional pada Desember 2026.
- Plafon KUR Perumahan meningkat dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun guna mendorong pembangunan rumah dan pertumbuhan ekonomi.
- Pembangunan 141.000 unit rumah susun di kawasan Meikarta serta penguatan tata kelola melalui pendekatan BENAR PKP menjadi bagian dari strategi percepatan sektor perumahan.
