JAKARTA, Cakra101.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan paparan dalam The 20th Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) International Conference di Bali, Jumat (31/7/2026).
Dalam pemaparannya, Wamenkeu menjelaskan bahwa kebijakan moneter berfungsi sebagai lini pertahanan pertama untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta memulihkan kepercayaan pasar. Namun, menurutnya, penyesuaian suku bunga yang dilakukan demi menjaga stabilitas dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan, menjaga daya beli masyarakat, serta kebijakan makroprudensial yang memastikan likuiditas dan penyaluran kredit tetap berjalan dengan baik.
“Ini adalah koordinasi kebijakan yang perlu kita gunakan sebagai kerangka kerja dalam situasi saat ini,” kata Wamenkeu.
Di bidang fiskal, Juda Agung menjelaskan bahwa pemerintah terus menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari stabilisasi harga energi dan pangan, pelaksanaan program prioritas pemerintah, efisiensi belanja negara, hingga menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga mempertahankan subsidi energi guna menjaga daya beli masyarakat dan memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran, sembari memfokuskan belanja negara pada program-program prioritas melalui peningkatan efisiensi anggaran.
“Tujuan kebijakan fiskal dalam situasi saat ini adalah menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan dan pada saat yang sama kita mempertahankan keberlanjutan fiskal untuk menjaga defisit fiskal kita di bawah 3 persen,” ujar Wamenkeu.
Wamenkeu juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk melakukan asesmen risiko, menyusun respons kebijakan secara terpadu, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Lebih lanjut, Juda Agung mengungkapkan bahwa koordinasi kebijakan yang kuat telah menghasilkan ketahanan ekonomi Indonesia. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen, defisit fiskal semester I 2026 tercatat 0,76 persen terhadap PDB, cadangan devisa mencapai USD145,6 miliar, dan pertumbuhan kredit tetap kuat sebesar 12,67 persen.
“Ini merupakan contoh bagaimana kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dapat saling berkoordinasi dalam mengelola perekonomian di tengah tantangan ekonomi global, khususnya dalam menjaga stabilitas,” kata Wamenkeu.
(MC101 – Kemenkeu)
Ringkasan Berita:
- Wamenkeu Juda Agung menegaskan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
- Pemerintah menjaga stabilitas melalui pengendalian inflasi, subsidi energi, efisiensi belanja negara, serta mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB.
- Koordinasi antarlembaga dilakukan melalui KSSK yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS.
- Kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 menunjukkan pertumbuhan 5,61 persen, inflasi tetap terkendali, cadangan devisa mencapai USD145,6 miliar, dan pertumbuhan kredit sebesar 12,67 persen.
- Sinergi kebijakan dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
