JAKARTA, Cakra101.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/05/2026), guna membahas stabilitas ekonomi nasional serta capaian pertumbuhan Indonesia pada kuartal pertama 2026 yang menunjukkan performa sangat positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20, bahkan melampaui sejumlah negara besar dunia.
“Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2,” ujar Airlangga kepada awak media.
Menurut Airlangga, capaian tersebut didorong oleh kuatnya konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta performa positif dari sektor perdagangan internasional dan berbagai lapangan usaha strategis.
“Dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Selain pertumbuhan, pemerintah juga mencatat indikator makroekonomi nasional tetap solid, ditandai dengan inflasi yang terkendali, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, serta surplus perdagangan yang terus terjaga.
“Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42 persen, turun dari 3,48 persen di periode yang lalu, di bulan Maret,” ujar Menko Airlangga.
“Kemudian credit growth di 9,49 persen, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55 persen,” paparnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap dinamika capital outflow di pasar keuangan, dengan pemerintah bersama otoritas terkait telah mengkaji faktor penyebab sekaligus menyiapkan langkah mitigasi yang diperlukan.
Pemerintah turut memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar rupiah, termasuk finalisasi regulasi baru mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).
“Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen, dan juga terkait dengan sektor ekstratif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan,” tutup Airlangga.
Langkah strategis ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat ketahanan fiskal dan moneter, serta memastikan Indonesia tetap kompetitif di tengah dinamika ekonomi global.
(MC101 – BPMI Setpres)
