JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan II 2026 meski dunia menghadapi meningkatnya konflik geopolitik, lonjakan harga energi, dan tingginya volatilitas pasar keuangan global. Senin, 3 Agustus 2026.
Ketahanan ekonomi nasional tersebut didukung oleh koordinasi erat antaranggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. KSSK terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK ketiga tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang lalu,” ungkap Menteri Keuangan saat menghadiri Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta.
Menkeu menjelaskan APBN terus menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi melalui hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Aktivitas manufaktur juga kembali menunjukkan ekspansi pada Juli 2026 dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur berada di level 50,2, yang mencerminkan mulai pulihnya optimisme dunia usaha.
Dengan sinergi kebijakan yang terus diperkuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diprakirakan berada pada kisaran 5,6–6,0 persen.
Pendapatan Negara Tumbuh Positif
Hingga akhir triwulan II 2026, Pendapatan Negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp1.035,7 triliun, meningkat 24,6 persen.
Menurut Menkeu, capaian tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, keberhasilan implementasi Coretax yang meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, serta penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen.
Belanja Negara Dukung Program Prioritas
Di sisi belanja, hingga akhir semester II 2026, Belanja Negara telah mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN).
APBN juga terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global. Hingga triwulan II 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp116 triliun, sedangkan subsidi dan kompensasi pangan sebesar Rp116,9 triliun.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran Rp101,1 triliun untuk menjangkau 63,13 juta penerima manfaat, disertai penguatan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang terukur,” tegas Menkeu.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
Ringkasan Berita:
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN tetap kuat menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di tengah gejolak ekonomi global.
- Pendapatan Negara hingga triwulan II 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun dengan pertumbuhan 21,4 persen, didukung peningkatan penerimaan perpajakan.
- Belanja Negara terealisasi Rp1.656 triliun untuk mendukung MBG, bantuan sosial, infrastruktur, subsidi energi, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN.
- Program Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran Rp101,1 triliun dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
- KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan mitigasi risiko guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.
