JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi backlog perumahan nasional yang masih cukup besar. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sosialisasi kebijakan perumahan di Aula Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Mendagri menilai bahwa penyelesaian kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu kementerian, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan.
Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemenuhan kebutuhan papan sebagai prinsip keadilan bagi masyarakat. “Beliau menginginkan adanya keadilan, perumahan itu hal yang mendasar. Kita sudah selalu mendengar sandang, pangan, papan. Shelter,” ujar Mendagri. Namun, ia mengakui tantangan di lapangan sangat kompleks, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan dinamika perizinan yang seringkali menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah telah menyiapkan kebijakan strategis untuk mempermudah akses hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan tersebut meliputi penghapusan biaya BPHTB dari 5 persen NJOP serta penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk sektor MBR. Langkah ini diharapkan dapat menstimulus pengembang dan mempercepat proses konstruksi di berbagai wilayah Indonesia guna menekan angka backlog secara signifikan dalam periode 2026-2036.
Menutup pernyataannya, Mendagri memastikan bahwa Kemendagri akan terus mengawal koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan program Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait. “Kami tentu semua akan mendukung. Apa pun program beliau yang positif, pasti mendukung,” tandasnya. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta diharapkan mampu menciptakan solusi hunian berkelanjutan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (18/3/2026)
(MC101 – Puspen Kemendagri)
