SORONG, Cakra101.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penataan kawasan kumuh Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya akan mulai dilaksanakan pada Juni 2026 sebagai bagian dari strategi pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
Kepastian tersebut ditegaskan Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan lapangan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026).
Menteri PKP menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi, sehat, aman, dan tertata.
Berdasarkan rencana, kawasan seluas 15,4 hektare tersebut akan ditangani melalui pendekatan terpadu yang mencakup perbaikan sanitasi, peningkatan kualitas hunian, pembangunan infrastruktur lingkungan, penerangan, hingga mitigasi bencana.
Pada sektor sanitasi, pemerintah akan membangun 56 unit fasilitas di sisi darat serta 19 unit di kawasan tepi laut berupa bilik dengan kloset leher angsa dan tangki septic tank untuk mendukung kesehatan lingkungan masyarakat.
Program juga mencakup penataan rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 68 unit, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1.647 meter, serta drainase sepanjang 735 meter guna meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara menyeluruh.
Untuk mendukung keamanan dan kenyamanan warga, pemerintah juga akan memasang 30 titik penerangan jalan umum, sekaligus menyiapkan jalur evakuasi kebakaran, sosialisasi keselamatan, dan rambu-rambu mitigasi sebagai bagian dari sistem perlindungan kawasan.
Menteri Ara menekankan bahwa keberhasilan penataan kawasan kumuh harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari aspek rumah, sanitasi, infrastruktur dasar, hingga keselamatan lingkungan, dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat secara aktif.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah, terutama dalam tata ruang, legalitas lahan, dan kebijakan daerah, agar program berjalan lancar serta berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa data yang valid dan akurat akan menjadi fondasi utama agar seluruh intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu juga menyampaikan komitmen penuh pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan Sorong yang lebih tertata, sehat, dan layak huni.
Melalui program ini, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan permukiman berkualitas, termasuk di kawasan timur Indonesia, sekaligus memastikan bahwa penataan kawasan kumuh mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi nyata bagi masyarakat.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
