JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 menunjukkan kinerja yang ekspansif, solid, dan tetap terjaga, dengan pertumbuhan pendapatan negara mencapai 10 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (05/05/2026).
Menkeu menjelaskan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun, yang ditopang terutama oleh penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi nasional, stabilitas harga komoditas, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta penguatan transformasi digital perpajakan melalui Coretax.
“Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana sini dan sudah kita perbaiki dan sekarang cukup baik, ke depan kita perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali,” ungkap Menkeu.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp67,9 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tanpa dividen BUMN mencapai Rp112,1 triliun atau tumbuh 7 persen.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen, menunjukkan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan on-track. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp610,3 triliun, didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat menjadi Rp204,8 triliun, mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta Dana Otonomi Khusus, termasuk dukungan tambahan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.
Menkeu menegaskan bahwa defisit APBN tetap terkendali, terukur, dan sesuai desain fiskal 2026, dengan komitmen pemerintah menjaga defisit tahunan tetap di bawah 3 persen. Kebijakan pembiayaan pun terus dijalankan secara prudent, efisien, dan fleksibel sesuai dinamika pasar keuangan.
Kinerja APBN kuartal pertama ini memperlihatkan bahwa pemerintah terus menjaga keseimbangan antara penguatan pendapatan, percepatan belanja prioritas, dan stabilitas fiskal nasional guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
