BANDUNG, Cakra101.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).
Kesepakatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird, sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan transportasi publik di Jawa Barat.
Usai rapat paripurna, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa arah pembangunan pada 2027 difokuskan untuk merampungkan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, tahun 2027 menjadi fase penyelesaian berbagai program prioritas yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya.
“2027 kan tinggal ngelanjutin pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” ujar KDM.
Selain sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan penyelesaian program elektrifikasi bagi masyarakat yang hingga kini belum menikmati akses listrik. Dari sekitar 500.000 warga yang sebelumnya belum teraliri listrik, jumlah tersebut kini terus menurun dan ditargetkan tersisa sekitar 80.000 orang untuk diselesaikan pada 2027.
“Kemudian listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai,” katanya.
Di bidang infrastruktur, konektivitas jalan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten hingga desa menjadi prioritas utama untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah.
“Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir,” ucapnya.
KDM menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya.
“Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam,” tegasnya.
Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.
“Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027,” pungkas KDM.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD berkomitmen mengarahkan kebijakan fiskal pada program-program prioritas yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
(MC101 – Humas Jabar)
Ringkasan Berita:
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan DPRD menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna.
- KDM memfokuskan pembangunan 2027 pada penyelesaian layanan dasar, terutama sektor pendidikan, elektrifikasi, dan infrastruktur.
- Program elektrifikasi ditargetkan menuntaskan akses listrik bagi sekitar 80.000 warga yang belum terlayani.
- Konektivitas jalan hingga daerah terisolasi menjadi prioritas untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
- Penyelesaian program rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun 2027.
