JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Kementerian guna mempercepat penyediaan lahan bagi program perumahan rakyat di Rajawali Place Office, Jakarta, Rabu (29/04/2026).
Rapat strategis tersebut membahas sejumlah agenda nasional penting, mulai dari percepatan 2 juta sertifikat, pengembangan 11 kota satelit, implementasi KUR Perumahan, hingga penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia untuk menopang sektor perumahan nasional.
Kegiatan ini dipimpin Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan turut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perwakilan Kementerian Sains dan Teknologi, BP BUMN, PT Kereta Api Indonesia, Perumnas, serta jajaran Kementerian PKP.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan perumahan rakyat, sehingga diperlukan langkah nyata melalui kolaborasi lintas sektor.
“Penyediaan lahan menjadi kunci utama percepatan program perumahan rakyat. Karena itu, kita akan membentuk tim survei lintas kementerian untuk memetakan dan menentukan lokasi prioritas yang siap digunakan untuk pembangunan perumahan,” ujar Menteri Ara.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Menteri Ara menjelaskan bahwa tim survei akan dipimpin Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Roberia, dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Menurutnya, tim ini harus bergerak cepat agar lahan-lahan potensial dapat segera dipastikan status, kesiapan, dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menambahkan bahwa rapat juga menitikberatkan pada kesiapan ekosistem kawasan, bukan sekadar pemetaan lahan.
“Pemerintah tengah mengidentifikasi lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat. Dari daftar lahan yang telah disampaikan, nantinya akan dilakukan survei untuk menentukan kawasan prioritas yang paling siap dikembangkan,” jelas Sri Haryati.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pengembangan 11 kota satelit terintegrasi yang dirancang berbasis data dan kajian lintas sektor, meliputi backlog perumahan, kesiapan sarana-prasarana, kesesuaian tata ruang, hingga integrasi transportasi.
Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan kota satelit tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga membangun kawasan berkelanjutan yang terhubung secara ekonomi dan sosial.
Kementerian PKP pun menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam mempercepat program prioritas nasional sektor perumahan, termasuk Satgas Perumahan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Sains dan Teknologi, BP BUMN, PT KAI, Perumnas, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis penyediaan lahan serta pembangunan perumahan rakyat dapat berjalan lebih efektif demi menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
