JAKARTA, Cakra101.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat komitmen peningkatan kualitas hunian masyarakat di kawasan perbatasan melalui kolaborasi strategis bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) akan ditingkatkan kualitasnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini akan dilaksanakan di 17 provinsi dan menyasar 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan tujuh negara, termasuk wilayah pulau terluar dan pulau kecil terluar (PPKT).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Menteri Ara.
Ia juga menegaskan percepatan pelaksanaan program agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Program ini direncanakan akan mulai dalam 1–2 bulan ke depan. Kita ingin memulai dengan cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di kawasan perbatasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga sebagai kunci keberhasilan program.
“Kolaborasi dengan BNPP dan BPS sangat penting. BNPP memastikan fokus wilayah perbatasan, sementara BPS mendukung akurasi data agar program tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian PKP dalam menghadirkan program perumahan di kawasan perbatasan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP yang telah menunjukkan kepedulian terhadap daerah perbatasan melalui program perumahan. Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan dukungannya melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi.
“Kami akan mendukung program ini dengan data yang valid dan terkini agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Program ini mencakup wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Republik Palau, hingga Thailand, serta pulau terluar seperti Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, sekaligus memperkuat kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
