JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Langkah tersebut diwujudkan melalui sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan aplikasi Go PKP.
Pembahasan tersebut menjadi fokus rapat yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kediaman Menteri Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sistem Go PKP telah beroperasi dan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Data hasil verifikasi lapangan yang diperoleh Kementerian PKP secara berkala disampaikan kepada BPS sebagai bahan pemutakhiran data nasional sehingga basis data penerima bantuan menjadi semakin akurat.
“Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu,” ujar Menteri PKP.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP juga meminta berbagai masukan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maupun Kepala BPS terkait pengembangan sistem Go PKP agar semakin efektif dalam mendukung pelaksanaan Program BSPS.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan sejumlah masukan mengenai perbandingan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian PKP. Sinkronisasi kedua sumber data tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan akurat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengusulan calon penerima bantuan. Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan agar setiap usulan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih tepat sasaran.
Selain membahas integrasi data, rapat juga mengulas secara rinci kriteria penerima bantuan BSPS, penyesuaian hasil verifikasi Kementerian PKP untuk mendukung pemutakhiran data BPS, serta penyederhanaan readiness criteria sebagai persyaratan penerima bantuan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas maupun ketepatan sasaran.
Melalui penyempurnaan sistem Go PKP dan penguatan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berharap pelaksanaan Program BSPS semakin efektif, transparan, dan mampu mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Kemendagri dan BPS yang terus berkolaborasi dan bersinergi sehingga proses pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin baik, transparan, dan tepat sasaran,” tutup Menteri PKP.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PKP Adit.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
Ringkasan Berita:
- Kementerian PKP, Kemendagri, dan BPS memperkuat sinergi untuk meningkatkan akurasi data penerima Program BSPS.
- Aplikasi Go PKP dimanfaatkan sebagai sistem utama dalam verifikasi dan validasi calon penerima bantuan.
- Sinkronisasi data dengan DTSEN diharapkan menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan tepat sasaran.
- Pemerintah daerah didorong berperan aktif dalam proses pengusulan penerima bantuan agar sesuai kondisi di lapangan.
- Penyempurnaan tata kelola BSPS menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap Program 3 Juta Rumah melalui sistem yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
