JAKARTA, Cakra101.com – Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 21–22 Juli 2026. Selain itu, suku bunga Deposit Facility tetap 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 6,50 persen sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Keputusan tersebut juga disertai perluasan kebijakan insentif guna meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing, memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), serta meningkatkan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.
Kebijakan moneter Bank Indonesia tetap berorientasi pada penguatan stabilitas (pro-stability) agar inflasi pada 2026 dan 2027 berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, transaksi spot, serta Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. BI juga menjaga kecukupan likuiditas melalui pertumbuhan uang primer yang ditargetkan tetap berada di atas 10 persen.
Selain itu, Bank Indonesia memperluas insentif bagi investasi portofolio asing, antara lain dengan menaikkan insentif pengurangan premi Swap Jual Lindung Nilai dari 10 persen menjadi 12,5 persen, memperluas insentif DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 15 persen, serta memberikan insentif tambahan untuk mendukung implementasi Local Currency Transaction (LCT) bersama negara mitra.
Dalam rangka memperkuat likuiditas, BI juga menyempurnakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Besaran insentif KLM dinaikkan menjadi maksimal 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sebelumnya 5,5 persen, sementara kebijakan tersebut akan mulai berlaku efektif 1 September 2026.
Di sisi lain, Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) turut diperkuat guna memperluas akses pembiayaan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan, termasuk melalui perluasan cakupan pembiayaan kepada pemasok, distributor, maupun mitra usaha, serta penguatan mekanisme kerja sama penyaluran kredit UMKM antarbank. Kebijakan ini akan efektif mulai 1 Oktober 2026.
Bank Indonesia juga terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, pengembangan instrumen dan kanal pembayaran, serta penguatan kerja sama QRIS Antarnegara dengan negara mitra prioritas.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran pada awal Juli 2026, BI menilai perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 diprakirakan berada pada kisaran 4,9–5,7 persen, didukung konsumsi domestik, percepatan belanja pemerintah, serta pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Kinerja sektor eksternal juga tetap terjaga. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tercatat sebesar 145,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sehingga tetap berada di atas standar kecukupan internasional.
Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, Rupiah kembali menguat ke level Rp17.885 per dolar AS pada 21 Juli 2026 setelah sempat mengalami tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global. Bank Indonesia menegaskan akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi nilai tukar serta memperluas insentif guna menjaga daya tarik investasi asing.
Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen (year on year), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,08 persen (year on year). Meski demikian, BI meyakini inflasi tetap dapat dijaga dalam kisaran sasaran melalui penguatan bauran kebijakan serta sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah.
Likuiditas perbankan juga tetap kuat. Pertumbuhan kredit pada Juni 2026 mencapai 12,67 persen (year on year), meningkat dibandingkan Mei 2026 sebesar 11,51 persen (year on year), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,21 persen (year on year). Di sisi lain, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tetap tinggi di level 23,74 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) berada pada level rendah, yakni 2,17 persen (bruto) dan 0,84 persen (neto).
Pada sektor sistem pembayaran, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Volume transaksi pembayaran digital pada triwulan II 2026 mencapai 16,07 miliar transaksi atau tumbuh 36,88 persen (year on year). Sementara itu, transaksi QRIS meningkat hingga 100,12 persen (year on year), didukung bertambahnya jumlah pengguna dan merchant.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
(MC101 – DKom BI)
Ringkasan Berita:
- Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, Deposit Facility 4,75 persen, dan Lending Facility 6,50 persen.
- BI memperluas insentif investasi asing, memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, serta digitalisasi sistem pembayaran.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diprakirakan berada pada kisaran 4,9–5,7 persen dengan cadangan devisa mencapai 145,6 miliar dolar AS.
- Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12,67 persen, sementara transaksi pembayaran digital tumbuh 36,88 persen dan transaksi QRIS melonjak 100,12 persen.
- Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar Rupiah, inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
