PONTIANAK, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat. Dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Ara mengumumkan peningkatan signifikan pada kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi tahun ini.
“Tahun lalu jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit, dan tahun ini (2026) meningkat menjadi 13.800 unit. Ini kenaikan yang luar biasa dan harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah,” ujar Menteri Ara di Pontianak, Rabu (4/3/2026).
Untuk itu Menteri Ara menyoroti pentingnya dukungan data dari pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program BSPS. Ia meminta data usulan BSPS berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang sudah diverifikasi diserahkan maksimal satu minggu dari hari ini ke sistem Sibaru (Sistem Informasi Bantuan Perumahan).
Selain BSPS, Menteri Ara dalam acara tersebut juga menaikkan kuota rumah subsidi di Kalimantan Barat dari 8.957 unit pada tahun sebelumnya menjadi 22.000 unit tahun ini. “Tadi Pak Sekda minta 20 ribu rumah subsidi, saya tambahkan menjadi 22 ribu. Ini karena sektor perumahan memiliki efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, melibatkan tukang, toko bangunan, warung, hingga sektor jasa lainnya,” lanjutnya.
Menteri Ara juga meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan kebijakan PBG dan BPHTB gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa kebijakan pro rakyat ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya minta dalam tiga hari ke depan semua kota dan kabupaten di Kalbar yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis segera menjalankannya. Kalau belum jalan, umumkan Pemda mana yang belum melaksanakan kebijakan pro rakyat ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara mengapresiasi peran BRI, PNM Mekaar, dan lembaga keuangan lainnya yang telah aktif dalam pembiayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ia berharap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan semakin ditingkatkan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menekankan agar kegiatan sosialisasi KUR di Kalimantan Barat disertai dengan transaksi langsung agar lebih efisien dan berdampak nyata.
“Dari total sekitar Rp5 triliun KUR perumahan, 55 persen disalurkan oleh BRI. Saya apresiasi kerja kerasnya, semoga bisa lebih cepat dan mudah dibandingkan rentenir. Bunganya sudah rendah, jadi tinggal percepat pelayanannya,” kata Menteri Ara.
Dalam acara yang dihadiri Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah, serta perwakilan dari BP Tapera, SMF, PNM, dan BRI, Menteri Ara menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pembiayaan perumahan rakyat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Rumah subsidi dan BSPS bukan hanya menyediakan tempat tinggal layak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Ini program gotong royong yang efeknya nyata bagi masyarakat,” pungkas Menteri Ara.
MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP
