JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, disiplin fiskal, serta pelibatan aktif sektor swasta. Hal tersebut disampaikannya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (22/04/2026).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8 persen sebagai bagian dari agenda jangka panjang. Untuk mencapai target tersebut, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan kontribusi sektor swasta menjadi faktor utama.
“Kebijakan pemerintah akan kita arahkan untuk mendorong sektor swasta tumbuh dan memberi kontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.
Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali, serta defisit APBN yang dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, rasio utang yang berada di sekitar 40 persen mencerminkan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel. Penerimaan negara juga menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan pajak mencapai 30 persen pada dua bulan pertama 2026.
“Kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena kredibilitas adalah segalanya,” tegasnya.
Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda besar yang akan diprioritaskan, sementara APBN berperan sebagai katalis untuk menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran dan kerja sama pemerintah dengan swasta.
“APBN tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan. Kita akan dorong blended finance dan public private partnership, termasuk peran lembaga seperti PT SMI,” pungkas Menkeu.
Langkah ini menegaskan strategi pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif, resilien, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global.
(MC101 – Kemenkeu)
