JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/05/2026). Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin melaporkan sekaligus menyerahkan penerimaan negara sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebesar Rp10.270.051.886.464.
Selain penyerahan denda administratif, Jaksa Agung juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan yang telah dilakukan Satgas PKH sejak dibentuk pada Februari 2025.
Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare.
Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH selanjutnya akan menyerahkan lahan kawasan hutan kepada kementerian dan lembaga terkait. Penyerahan dilakukan kepada Kementerian Keuangan, BPI Danantara, serta PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas mencapai 2.373.171,75 hektare.
“Pada hari ini Satgas PKH telah kembali meneguhkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hutan sekaligus menangani kebocoran kekayaan negara yang bersumber dari alam Indonesia,” ungkap Jaksa Agung.
Presiden Prabowo yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH serta lembaga terkait atas upaya penyelamatan aset negara.
Presiden menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan dan aset negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
“Pekerjaan yang Saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara, di manapun itu berada,” ujar Presiden.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kehutanan dan pertambangan.
(MC101 – Kemenkeu)
