JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai mempersiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera dengan target konstruksi dimulai pada September 2026. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto, Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri, serta kepala daerah dari wilayah terdampak yang mengikuti secara daring.
“Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan dan kami siap memulai pembangunan pada bulan September. Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik,” ujar Menteri Ara.
Pembangunan hunian tetap akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock guna mempercepat proses konstruksi tanpa mengurangi kualitas bangunan. Selain pembangunan yang dilakukan pemerintah, sebanyak 500 unit hunian tetap telah selesai dibangun dari total komitmen 2.603 unit melalui dukungan program CSR Yayasan Buddha Tzu Chi.
Dalam implementasinya, pembangunan hunian tetap dibagi menjadi tiga skema utama. Pertama, hunian tetap insitu, yakni pembangunan atau perbaikan rumah di lokasi semula yang dilaksanakan oleh BNPB. Kedua, hunian tetap eksitu mandiri, yaitu pembangunan rumah di lokasi pilihan masyarakat dengan fasilitasi BNPB. Ketiga, hunian tetap eksitu komunal, berupa pembangunan kawasan hunian baru yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP bersama kementerian/lembaga serta mitra, termasuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam rapat tersebut, Kementerian PKP juga memaparkan kesiapan pembangunan hunian tetap eksitu komunal di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lokasi pembangunan diprioritaskan berada di kawasan yang aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.
Di Provinsi Aceh telah disiapkan 45 lokasi dengan luas 156,13 hektare yang mampu menampung 6.220 unit hunian. Sementara di Sumatera Utara tersedia 4 lokasi seluas 20,68 hektare dengan kapasitas 919 unit, sedangkan di Sumatera Barat terdapat 5 lokasi seluas 21,40 hektare yang dapat menampung 813 unit hunian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan, pemerintah telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun bagi tiga provinsi terdampak. Di tingkat pusat, program rehabilitasi dan rekonstruksi akan mengacu pada rencana induk lintas kementerian dan lembaga yang telah memperoleh persetujuan DPR dengan masa pelaksanaan selama tiga tahun.
“Kami akan memonitor setiap minggu perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian PKP telah memaparkan secara rinci lokasi pembangunan hunian tetap eksitu komunal, dan kami juga meminta dukungan PLN agar jaringan listrik di lokasi-lokasi tersebut dapat segera disiapkan,” kata Mendagri Tito.
Pada kesempatan yang sama, PLN menyatakan komitmennya dalam mendukung penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk pembangunan hunian sementara, hunian tetap, maupun fasilitas umum di wilayah terdampak bencana. Hingga saat ini, PLN telah berhasil mengalirkan listrik ke 19.377 unit hunian sementara, hunian tetap, dan fasilitas umum.
“PLN siap berkomitmen membantu dari sisi penyediaan kelistrikan begitu pembangunan hunian tersebut telah siap,” ujar Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta berbagai pemangku kepentingan, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung lebih cepat sehingga masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman, layak, dan didukung infrastruktur dasar yang memadai.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita:
- Kementerian PKP menargetkan pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera dimulai pada September 2026.
- Pembangunan menggunakan teknologi RISHA dan bata interlock untuk mempercepat konstruksi.
- Tiga skema pembangunan huntap diterapkan, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu komunal.
- Sebanyak 54 lokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disiapkan dengan kapasitas total 7.952 unit hunian.
- Pemerintah mengalokasikan tambahan TKD Rp10 triliun, sementara PLN telah menyalurkan listrik ke 19.377 unit hunian dan fasilitas umum.
