JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Penegasan tersebut disampaikan dalam taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Dalam arahannya, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu sebagai upaya meningkatkan transparansi ekspor komoditas strategis sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara dari kekayaan alam Indonesia.
“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya,” tegas Presiden Prabowo.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026. Menurut Presiden, PT DSI menjadi instrumen strategis negara dalam mengonsolidasikan tata kelola ekspor komoditas nasional.
“Saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga, kita terapkan ekspor satu pintu, dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia,” tuturnya.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa implementasi awal kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dalam waktu sekitar satu bulan lebih sejak beroperasi, PT DSI berhasil mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS, sekaligus mulai memperkecil kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional.
“Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional, itu kurang lebih beda minimal 30 persen, mendekati 40-45 persen,” jelasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Pemerintah akan mengambil langkah tegas demi memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional.
“Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berbagai langkah reformasi yang dilakukan pemerintah mulai mendapatkan perhatian positif dari dunia internasional. Dengan ketahanan pangan yang semakin kuat, dukungan sektor energi, dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Presiden optimistis Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia.
“Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu,” tuturnya.
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan reformasi tata kelola ekspor melalui sistem ekspor satu pintu untuk meningkatkan transparansi dan penerimaan devisa negara.
- Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026.
- Dalam waktu singkat, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS serta mulai memperkecil selisih harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga internasional.
- Pemerintah menegaskan akan mencabut izin pelaku usaha yang tidak mematuhi hukum dan melakukan praktik yang merugikan negara.
- Presiden optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia melalui penguatan ketahanan pangan, sektor energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.
