JAKARTA, Cakra101.com — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program besar pembangunan dan renovasi rumah di wilayah Papua dengan target sedikitnya 21.000 unit rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, usai pertemuan lintas kementerian di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
“Program ini akan diluncurkan pada 27 April di Sorong dan dilaksanakan serentak di enam provinsi di Papua. Ini program masif dan siap dijalankan,” ujar Menteri Ara.
Dalam implementasinya, setiap daerah dari total 42 kabupaten/kota di Papua ditargetkan memperoleh sekitar 500 unit rumah, dengan fokus pada percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan terobosan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang memberikan akses pembiayaan tanpa agunan dengan bunga rendah sekitar 6 persen per tahun.
“Ini pertama kalinya ada KUR perumahan tanpa jaminan. Harapannya masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir,” tegas Menteri Ara.
Program ini juga diperkuat dengan kebijakan tambahan, seperti peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit serta dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui kebijakan SLIK yang mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tak hanya pembangunan rumah, Kementerian PKP juga akan melakukan penataan kawasan kumuh di sejumlah wilayah strategis, antara lain di Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program ini sebagai langkah besar dalam mengatasi persoalan perumahan di Papua yang selama ini cukup kompleks.
“Ini program terbesar yang pernah dilakukan di Papua, dan sangat membantu daerah yang memiliki keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa program ini didukung data statistik yang komprehensif, mulai dari backlog perumahan hingga data sosial ekonomi berbasis by name by address.
Berdasarkan data BPS, wilayah Papua masih menghadapi tantangan besar, dengan persentase rumah tidak layak huni yang tinggi, terutama di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Melalui program berbasis data ini, pemerintah berharap intervensi kebijakan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkeadilan, sekaligus mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat di Papua.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
