JAKARTA, Cakra101.com – Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/05/2026).
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin dalam keterangannya.
Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo juga meminta jajaran kementerian dan lembaga untuk terus memfasilitasi pertumbuhan UMKM agar semakin berkembang dan memperoleh dukungan yang lebih luas.
Pemerintah juga akan terus mendorong kementerian, lembaga, serta BUMN untuk memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai lokasi pemasaran, display produk, maupun festival UMKM.
Selain itu, pemerintah berencana menambah anggaran khusus guna mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” imbuh Muhaimin.
Pemerintah juga terus menggerakkan kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat sektor usaha kecil dan menengah.
Dalam bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita,” jelas Muhaimin.
Ia menambahkan bahwa subsidi energi juga terus diarahkan agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menjelaskan pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta menurunkan angka kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.
“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini nol persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Muhaimin.
(MC101 – BPMI Setpres)
