JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi,” ungkap Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah yang menggabungkan sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ujar Presiden.
Dalam hal tersebut, Presiden menegaskan bahwa negara harus tetap hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun di saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, serta kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.
Presiden Prabowo juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda baru melalui penguatan pendidikan entrepreneurship. Menurut Presiden, anak-anak muda Indonesia harus didorong agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani membangun usaha sendiri.
Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menyampaikan pentingnya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup agar generasi muda memiliki kesempatan tumbuh menjadi pengusaha yang kuat dan mandiri.
“Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank Himbara agar lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil, UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Presiden, demokrasi ekonomi harus memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang belum mendapatkan akses pembiayaan.
“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya,” tegas Presiden.
Presiden turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan percepatan perizinan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Pemerintah, menurut Presiden, tidak boleh justru menghambat dunia usaha melalui birokrasi yang lambat dan berbelit-belit.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” ujar Presiden.
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, pelaku usaha, buruh, hingga UMKM untuk membangun semangat kerja sama dalam menciptakan kemakmuran nasional.
“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya kita kerja sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” pungkas Presiden.
(MC101 – BPMI Setpres)
