JAKARTA, Cakra101.com — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan keberlanjutan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada Tahun Anggaran 2026 dengan cakupan yang semakin luas, menjangkau Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia pada Selasa (7/4/2026).
Program ini ditargetkan menjangkau 15.364 lokasi dan mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja, sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di tengah tekanan global.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa alokasi anggaran IBM tahun 2026 meningkat dari Rp4,84 triliun menjadi Rp5,48 triliun, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Program IBM memiliki multiplier effect besar, tidak hanya menghasilkan infrastruktur tetapi juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya,” ujar Menteri Dody.
Dari total lokasi tersebut, sebagian besar kegiatan berada pada sektor sumber daya air melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan di 12.000 lokasi dengan alokasi sekitar Rp2,7 triliun, sekaligus menjadi kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
Di sektor konektivitas, pembangunan difokuskan pada 118 unit jembatan gantung dengan anggaran sekitar Rp1,07 triliun, yang berperan penting dalam membuka akses wilayah terpencil.
Sementara itu, pada sektor permukiman, program IBM mencakup berbagai kegiatan seperti:
- Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 808 lokasi
- Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 906 lokasi
- Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 823 lokasi
- Sanitasi untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanimas LPK) di 653 lokasi
- Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 56 lokasi
Penguatan anggaran ini merupakan hasil realokasi di tengah kebijakan efisiensi fiskal, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga program pro-rakyat.
Kementerian PU juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR RI untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Menurut Menteri Dody, pendekatan pembangunan berbasis masyarakat membuat program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat.
“Kami memastikan program ini tetap menjadi prioritas. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PU)
