NEW YORK, Cakra101.com — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (26/5/2026).
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selaku Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2026 dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam pernyataannya, Menlu RI menegaskan bahwa tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan akibat prinsip hukum internasional dan multilateralisme yang terlalu sering diterapkan secara selektif.
Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.
“Palestina menjadi ujian nyata komitmen internasional terhadap implementasi Piagam PBB,” tegas Menlu RI dalam forum tersebut.
Untuk itu, Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution) berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB. Menurutnya, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan bentuk ancaman terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri.
Menlu RI menekankan bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB harus menjadi perhatian bersama masyarakat internasional.
Dalam kesempatan itu, Menlu RI turut menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, serta memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak dijadikan arena konfrontasi maupun political bargaining.
Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan artificial intelligence dan autonomous weapons terhadap karakter konflik modern.
Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, serta mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.
Sebagai penutup, Menlu RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaruan komitmen terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan penguatan multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara.
Di sela rangkaian kegiatan, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Argentina untuk membahas isu strategis bilateral serta perkembangan kawasan dan global. Selain itu, Menlu RI turut melakukan pull-aside meeting dengan Menlu Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.
(MC101 – Ditjen IDP Kemlu)
