JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil kendali penuh atas komoditas strategis nasional, khususnya kelapa sawit, sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia di tingkat global.
Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dinilai tidak boleh lagi berada pada posisi mengikuti mekanisme harga yang ditentukan negara lain.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti ironi bahwa Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar dunia, namun harga global komoditas tersebut masih banyak dipengaruhi pihak luar.
“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menilai kondisi tersebut harus segera diubah dengan membangun kedaulatan ekonomi nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri Saudara-saudara sekalian,” lanjut Presiden.
Menurut Presiden, arah kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada komoditas sawit, tetapi juga seluruh sumber daya strategis nasional yang harus dikelola berdasarkan kepentingan bangsa.
“Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia bukan sekadar barang dagangan, melainkan aset bangsa yang harus dijaga nilainya demi kesejahteraan generasi mendatang.
Kelapa sawit sendiri memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi sumber devisa negara sekaligus menopang kehidupan jutaan petani, pekerja, dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Pada Tahun 2025, devisa ekspor minyak sawit Indonesia tercatat mencapai USD 23 miliar atau setara sekitar Rp391 triliun.
Selain itu, total produksi sawit nasional saat ini mencapai sekitar 56 juta ton, sementara ekspor berbagai produk olahan sawit menembus 32 juta ton, menegaskan dominasi Indonesia dalam rantai pasok global minyak sawit.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menyampaikan bahwa sektor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), terus menunjukkan perkembangan positif.
“Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional,” ujar Mentan Amran.
Senada dengan Presiden dan Mentan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai momentum saat ini menjadi titik penting untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia atas komoditas nasional.
“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar?” ujarnya.
Menurut Wamentan Sudaryono, arahan Presiden melalui Kabinet Merah Putih menjadi momentum perubahan besar dalam tata kelola komoditas nasional.
“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” kata Sudaryono.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus berani mengoptimalkan pemanfaatan domestik apabila pasar luar tidak menerima harga yang ditentukan Indonesia.
“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah,” tegasnya.
Menurutnya, kekayaan alam Indonesia merupakan titipan bagi generasi mendatang sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan berdaulat.
“Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main,” pungkasnya.
Pernyataan Presiden beserta jajaran pemerintah tersebut memperlihatkan komitmen kuat untuk membangun kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan posisi Indonesia sebagai penentu arah dan nilai komoditas strategis dunia.
(MC101 – Humas Kementan)
