JAKARTA, Cakra101.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi informasi terkait upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.
Menurut Abdul Kharis, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus dibangun berdasarkan data dan fakta yang objektif, bukan membentuk persepsi yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
“Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai. Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” kata Abdul Kharis.
Ia menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan agenda strategis nasional yang tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi. Pangan adalah soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik,” ujarnya.
Abdul Kharis mengakui bahwa berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta dinamika ekonomi global memang harus diantisipasi. Namun menurutnya, tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
“Setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu. Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyampaian informasi terkait ancaman krisis pangan maupun dampak perubahan iklim harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.
Selain peningkatan produksi, Abdul Kharis menilai keberhasilan pembangunan sektor pangan juga harus diikuti dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani maupun konsumen.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan guna menekan berbagai praktik yang merugikan petani.
“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, produksi nasional pada tahun 2025 mencapai 60,34 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat signifikan dibandingkan sekitar 53 juta ton GKG pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton, atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional yang berada pada kisaran 31 juta ton.
Capaian tersebut juga berdampak pada menurunnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang tahun 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog pada Mei 2026 mencapai sekitar 5,3 juta ton.
Keberhasilan serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak tahun 2025. Selain itu, komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi diproyeksikan mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.
Salah satu indikator positif lainnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai angka 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.
Menutup pernyataannya, Abdul Kharis mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga optimisme dan memperkuat kerja sama dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional.
“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” pungkasnya.
(MC101 – Kementerian Pertanian)
