JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Majalengka Eman Suherman melakukan pertemuan dengan Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Gedung BRI I, Jakarta, pada Senin (25/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pembiayaan perumahan nasional, mulai dari Kredit Program Perumahan (KPP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi tapak dan rumah susun subsidi, hingga program gentengisasi di Jawa Barat.
Dalam pembahasan Kredit Program Perumahan (KPP), Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa plafon KPP BRI meningkat dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun atau bertambah sebesar Rp4 triliun.
Hingga saat ini, realisasi KPP BRI telah mencapai sekitar 76 persen dengan total 66.328 debitur dan nilai penyaluran mencapai Rp9,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 752 debitur berasal dari sisi supply dan 65.576 debitur berasal dari sisi demand, menjadikan BRI sebagai bank dengan realisasi KPP tertinggi secara nasional.
“BRI juga sangat aktif melakukan sosialisasi KPP. Sampai saat ini sudah empat kali sosialisasi dilakukan dan direncanakan akan ada total 10 kali sosialisasi sepanjang tahun 2026. Ini menunjukkan komitmen kuat BRI dalam mendukung program perumahan dan pengembangan UMKM melalui KPP,” ujar Menteri PKP.
Selain KPP, pertemuan tersebut juga membahas progres penyaluran FLPP melalui Bank BRI.
Pada tahun 2025, BRI memiliki target penyaluran FLPP sebanyak 33.000 unit rumah subsidi dengan realisasi mencapai 32.206 unit. Sementara pada tahun 2026 target FLPP meningkat menjadi 60.000 unit dan hingga kini telah terealisasi sekitar 12.500 unit.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga mendorong BRI untuk mendukung pembiayaan rumah susun subsidi melalui skema FLPP sebagai solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
“Untuk memenuhi target 60 ribu unit FLPP, salah satu opsinya bisa melalui rusun subsidi. Kami juga mendorong agar BRI melakukan kajian market terlebih dahulu agar rusun subsidi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri PKP.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah menyiapkan sejumlah skema pembangunan rumah susun subsidi, antara lain Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Sewa Penyediaan Infrastruktur, dan Bangun Serah Guna.
Selain sektor pembiayaan perumahan, pertemuan tersebut juga membahas program gentengisasi di Jawa Barat sebagai bagian dari dukungan terhadap program BSPS sekaligus pemberdayaan UMKM pengrajin genteng lokal.
Menteri PKP menjelaskan bahwa program BSPS di Jawa Barat pada tahun 2026 mencapai 40.000 rumah sehingga kebutuhan genteng diperkirakan mencapai sekitar 12 juta unit.
Terkait aspek teknis dan regulasi, para pihak sepakat masih diperlukan pengkajian lebih lanjut, terutama terkait penguatan sertifikasi dan standardisasi produk genteng.
“Kita niat membantu UMKM genteng, tapi jangan sampai juga merugikan konsumen dengan kualitas yang tidak baik. Saya mau UMKM mendapat kesempatan, tetapi rakyat sebagai konsumen juga harus mendapatkan kualitas yang baik. Karena itu kami mendorong para pengrajin genteng untuk memiliki sertifikasi SNI,” tegas Menteri PKP.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kualitas produk menjadi faktor penting dalam mendukung pemasaran maupun akses pembiayaan perbankan.
“Kalau ingin mengakses pembiayaan perbankan tentu kualitas menjadi perhatian. Konsumen seperti pengembang juga melihat kualitas produk, sehingga jika sudah memiliki sertifikasi SNI tentu akan lebih mudah dipasarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hery Gunardi menegaskan komitmen BRI dalam mendukung berbagai program pemerintah di sektor perumahan rakyat.
“Kami mendukung penuh program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. BRI juga terus memperkuat dukungan pembiayaan perumahan melalui berbagai skema yang ada,” ujar Hery.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM, Kementerian PKP berharap program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan industri lokal dapat berjalan beriringan guna mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
