JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden.
Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Presiden menjelaskan bahwa suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun akan dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Presiden juga menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ujarnya.
Pada sektor energi, Kepala Negara mengungkapkan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.
“Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelas Presiden.
Dengan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027.
Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen pada 2029 harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Karena itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30 hingga 4,87 persen.
Presiden juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui perbaikan rasio gini agar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin mengecil.
“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tegas Presiden.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575, sedangkan indeks kesejahteraan petani ditargetkan naik menjadi 0,8038.
Presiden turut menegaskan komitmen pemerintah dalam membuka lapangan kerja secara besar-besaran dengan target peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen pada tahun 2027.
(MC101 – BPMI Setpres)
