JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Pemerintah Wilayah Sumatera di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Staf Ahli Menteri Teddy Siagian, dan Staf Ahli Menteri Dwidadi.
Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan hunian layak, Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.
Pemerintah menargetkan proses pengadaan hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mulai berjalan pada awal Juni 2026.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Menteri PKP.
Saat ini, terdapat 2.603 unit yang sedang diproses, dengan beberapa ratus unit telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak dua bulan lalu. Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara dengan dukungan Yayasan Budha Tzu Chi dan pemerintah daerah setempat.
Untuk pembangunan rumah komunal, Kementerian PKP terus berkoordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun jumlah unit yang akan dibangun akan dibahas secepatnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
“Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana yang dapat dilakukan dengan menghadirkan para menteri terkait,” ujar Dasco.
Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) guna mendukung relokasi masyarakat terdampak.
Pembangunan hunian tetap dinilai menjadi langkah penting untuk mempercepat proses relokasi dan pemulihan masyarakat pascabencana.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.
“Ada dua hal yang akan kami bahas dalam rapat ini yakni update situasi pascabencana dan rencana ke depan terkait penanganan bencana terutama persetujuan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang akan dilaksanakan selama tiga tahun,” kata Tito.
Usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui pemerintah yakni tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun.
Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi mulai pulih, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan.
Sementara di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak telah memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas jalan dan jembatan, serta kegiatan ekonomi berjalan baik, meski beberapa wilayah masih membutuhkan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih dan pembangunan hunian masyarakat.
Di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan hunian tetap terus berjalan. Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara, disertai optimalisasi program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih guna mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
DPR RI dan pemerintah sepakat fokus penanganan pascabencana dilakukan melalui tahapan tanggap darurat, transisi pemulihan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi secara berkelanjutan.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
