JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin jalannya Sidang Debottlenecking ke-5 yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (13/03/2026). Sidang strategis ini difokuskan untuk membedah serta mencari solusi atas berbagai persoalan perizinan serta hambatan administratif yang masih mengganjal laju investasi di tanah air. Pemerintah berkomitmen tinggi untuk memangkas birokrasi yang tumpang tindih guna memastikan iklim usaha tetap kondusif, sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan industrinya secara optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Agenda utama sidang membahas hambatan impor bahan peledak jenis ammonium nitrat oleh PT Samator Indogas Tbk yang sangat krusial bagi produksi gas medis N2O atau gas bius. Selain itu, sidang juga menyoroti aduan mengenai kerumitan proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilaporkan oleh beberapa perusahaan manufaktur dan ekspor-impor. Menkeu pimpin sidang debottlenecking ke-5 ini sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam memastikan rantai pasok industri strategis tidak terganggu oleh kendala prosedural yang berlarut-larut, terutama pada sektor kesehatan dan industri pengolahan.
Sidang juga memberikan perhatian khusus pada percepatan penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian ATR/BPN yang dibutuhkan oleh PT Galang Bumi Industri. Rekomendasi ini sangat vital bagi keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Batam, Kepulauan Riau. Dengan terselesaikannya hambatan ruang ini, realisasi investasi di kawasan tersebut diharapkan dapat segera terakselerasi. Pemerintah memastikan bahwa setiap sumbatan administratif akan terus dikawal hingga tuntas guna memberikan kepastian hukum dan operasional bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri.
Upaya debottlenecking ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam melakukan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian dan lembaga. Dengan memfasilitasi komunikasi langsung antara regulator dan pelaku usaha, hambatan investasi diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan. Pemerintah urai hambatan impor investasi demi memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Melalui langkah-langkah solutif ini, sektor industri diharapkan mampu bergerak lebih cepat dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan negara melalui aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
