KENDARI, Cakra101.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan 5.713 unit rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Syamsiar Nurhayadi, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kendari, pada Rabu (22/4/2026).
Program BSPS merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah secara swadaya.
Dalam paparannya, Syamsiar mengungkapkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian PKP telah merealisasikan 1.129 unit rumah melalui BSPS yang tersebar di 12 kabupaten/kota, 55 kecamatan, dan 86 desa/kelurahan di Sulawesi Tenggara.
Untuk tahun 2026, pemerintah merencanakan peningkatan signifikan alokasi BSPS sebagai langkah percepatan penanganan rumah tidak layak huni.
“Peningkatan jumlah tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di wilayah ini,” ujar Syamsiar.
Program BSPS sendiri merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah layak huni, sehat, dan aman, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah unit rumah, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya rasa memiliki serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
Penentuan alokasi BSPS dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data secara bertahap, melibatkan usulan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, serta hasil pendataan lapangan agar bantuan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsiar juga menekankan pentingnya dukungan Komisi V DPR RI dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah dengan angka rumah tidak layak huni yang masih tinggi.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, guna memastikan program perumahan berjalan optimal.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae turut mengapresiasi program BSPS dan berharap jumlahnya terus meningkat, sementara Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat.
“Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak akan cukup,” ujarnya.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
